Author: saliralawyers
-
Membeli Tanah di Kawasan D.I. Yogyakarta Wajib Memperhatikan Ketentuan Mengenai Sultan Ground
Read More….: Membeli Tanah di Kawasan D.I. Yogyakarta Wajib Memperhatikan Ketentuan Mengenai Sultan GroundMembeli tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya status keistimewaan yang melekat pada wilayah Yogyakarta, yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah. Oleh karena itu, setiap pihak yang hendak melakukan transaksi pembelian tanah harus memahami dan memperhatikan berbagai…
-
Kewajiban Pembayaran Pajak Natura bagi Content Creator dan Penerima Jasa Endorse
Read More….: Kewajiban Pembayaran Pajak Natura bagi Content Creator dan Penerima Jasa EndorsePajak telah lama dipandang sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara. Dengan pajak, pemerintah memperoleh sumber daya finansial untuk membiayai pembangunan, layanan publik, serta berbagai program strategis. Seiring perkembangan ekonomi digital, pemerintah dituntut untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan realitas baru, termasuk aktivitas ekonomi berbasis konten digital dan jasa promosi. Dalam beberapa tahun…
-
Saat Warga Melakukan Tagihan Moral dan Hukum kepada Negara
Read More….: Saat Warga Melakukan Tagihan Moral dan Hukum kepada NegaraWarga atau rakyat dalam suatu negara modern tidak hanya berfungsi sebagai entitas politik yang memberikan legitimasi melalui mekanisme pemilu, tetapi juga sebagai subjek wajib pajak yang menopang roda pemerintahan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang bersifat memaksa, dibayarkan oleh warga negara tanpa imbalan langsung, namun dengan janji tersedianya pelayanan publik dan perlindungan hak-hak dasar.…
-
Perusahaan Fintech P2P Lending Diwajibkan Membentuk Sistem Pengawasan Perlindungan Data Pribadi
Read More….: Perusahaan Fintech P2P Lending Diwajibkan Membentuk Sistem Pengawasan Perlindungan Data PribadiPerkembangan industri teknologi finansial, khususnya peer to peer (P2P) lending, telah membawa dampak besar bagi masyarakat. Akses pinjaman menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan bagi kalangan yang sebelumnya sulit terlayani oleh perbankan. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari berbagai risiko, terutama terkait perlindungan data pribadi pengguna. Isu kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga praktik penagihan yang…
-
Prospek Mekanisme Gugatan Citizen Law Suit dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Read More….: Prospek Mekanisme Gugatan Citizen Law Suit dalam Sistem Peradilan di IndonesiaMekanisme gugatan citizen law suit (CLS) atau gugatan warga negara merupakan fenomena yang berkembang di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Gugatan ini pada dasarnya memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan perkara ke pengadilan terkait kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan publik. Konsep tersebut lahir dari kesadaran bahwa negara harus tetap dapat dikontrol…
-
Pendekatan Analisis Ekonomi bagi Reformasi Penegakan Hukum Anti Korupsi di Indonesia
Read More….: Pendekatan Analisis Ekonomi bagi Reformasi Penegakan Hukum Anti Korupsi di IndonesiaReformasi penegakan hukum anti korupsi di Indonesia bukanlah topik yang asing, tetapi justru seperti kaset lama yang diputar berulang-ulang. Isinya sama, hanya beda penyanyinya. Persoalan yang sama tetap muncul: bagaimana membuat sistem hukum benar-benar efektif, bukan sekadar teater moral di ruang publik. Untuk mengatasi kebutuan agenda reformasi anti korupsi, pendekatan economic analysis of law mencoba…
-
Kewajiban Plasma 20 Persen bagi Perusahaan Sawit di Indonesia
Read More….: Kewajiban Plasma 20 Persen bagi Perusahaan Sawit di IndonesiaKewajiban penyediaan kebun plasma bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan isu hukum dan kebijakan publik yang terus mendapat perhatian. Regulasi ini lahir dari semangat pemerataan hasil pembangunan sekaligus upaya mengurangi kesenjangan antara perusahaan besar dengan masyarakat sekitar. Secara normatif, kewajiban plasma 20 persen diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian serta sejumlah…
-
Tanggung Jawab Platform Belanja Daring dalam Mencegah Penjualan Barang Bajakan
Read More….: Tanggung Jawab Platform Belanja Daring dalam Mencegah Penjualan Barang BajakanFenomena maraknya barang bajakan di platform belanja daring menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks dalam era digital. Perkembangan teknologi informasi memang telah membuka ruang perdagangan yang lebih luas, namun juga menghadirkan celah besar bagi peredaran produk ilegal. Dalam konteks ini, tanggung jawab platform e-commerce bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga bagian dari kewajiban hukum untuk…
-
Jalan Panjang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Indonesia
Read More….: Jalan Panjang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di IndonesiaRancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana telah lama menjadi wacana hukum di Indonesia, namun hingga kini perjalanan untuk mewujudkannya menjadi undang-undang masih penuh dinamika. Regulasi ini dipandang penting karena menawarkan paradigma baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, korupsi, narkotika, dan tindak pidana transnasional lainnya. Dengan instrumen hukum…
-
Dampak Pemberlakuan Status Darurat Militer bagi Iklim Investasi
Read More….: Dampak Pemberlakuan Status Darurat Militer bagi Iklim InvestasiStatus darurat militer bukan hanya istilah hukum yang terdengar gagah di telinga pejabat negara, tetapi juga alarm besar bagi para investor. Dalam teori politik, status ini adalah mekanisme untuk mengamankan negara dari ancaman, namun dalam praktik ekonomi ia adalah penghapus gairah investasi secepat kilat. Bayangkan, investor asing yang semula bersemangat menanam modal, tiba-tiba merasa sedang…