Category: CATATAN HUKUM
-
Mengapa Indonesia Perlu Mengantisipasi Fenomena Dataopoli?
Read More….: Mengapa Indonesia Perlu Mengantisipasi Fenomena Dataopoli?Dalam era digital yang tampak begitu cemerlang, data telah menjelma menjadi minyak baru—meskipun, seperti minyak, ia juga berpotensi menimbulkan tumpahan besar yang mencemari tatanan sosial dan ekonomi. Fenomena dataopoli, atau monopoli data oleh segelintir entitas teknologi, kini mengintai seperti hantu yang tersenyum ramah namun membawa belati di balik punggungnya. Di Indonesia, dengan populasi digital yang…
-
Homeless Media: Jurnalisme Kopi Sachet tanpa Domisili Hukum
Read More….: Homeless Media: Jurnalisme Kopi Sachet tanpa Domisili HukumAh, homeless media. Betapa indahnya sebuah istilah yang terdengar seperti kampanye amal, padahal yang kita hadapi sebenarnya adalah akun-akun tak jelas yang mengaku jurnalis tanpa alamat kantor, tanpa redaksi, bahkan tanpa meja kerja yang layak. Mungkin mereka menulis berita sambil selonjoran di warung kopi, sambil menghisap rokok elektrik rasa bubblegum, sembari sesekali memikirkan bagaimana cara…
-
Kebebasan untuk Memilih Metode Pembayaran Transaksi
Read More….: Kebebasan untuk Memilih Metode Pembayaran TransaksiDi dalam teori ekonomi pasar bebas, konsumen digambarkan sebagai raja. Namun, realitas kadang memperlihatkan bahwa raja ini hanya diberi mahkota tanpa kekuasaan. Hak untuk memilih metode pembayaran transaksi, misalnya, tampaknya berubah menjadi hak yang disunat secara perlahan oleh penyedia jasa yang mengklaim dirinya lebih modern daripada hukum negara. Uang tunai, yang selama berabad-abad diakui sebagai…
-
Saat Warga Melakukan Tagihan Moral dan Hukum kepada Negara
Read More….: Saat Warga Melakukan Tagihan Moral dan Hukum kepada NegaraWarga atau rakyat dalam suatu negara modern tidak hanya berfungsi sebagai entitas politik yang memberikan legitimasi melalui mekanisme pemilu, tetapi juga sebagai subjek wajib pajak yang menopang roda pemerintahan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang bersifat memaksa, dibayarkan oleh warga negara tanpa imbalan langsung, namun dengan janji tersedianya pelayanan publik dan perlindungan hak-hak dasar.…
-
Pendekatan Analisis Ekonomi bagi Reformasi Penegakan Hukum Anti Korupsi di Indonesia
Read More….: Pendekatan Analisis Ekonomi bagi Reformasi Penegakan Hukum Anti Korupsi di IndonesiaReformasi penegakan hukum anti korupsi di Indonesia bukanlah topik yang asing, tetapi justru seperti kaset lama yang diputar berulang-ulang. Isinya sama, hanya beda penyanyinya. Persoalan yang sama tetap muncul: bagaimana membuat sistem hukum benar-benar efektif, bukan sekadar teater moral di ruang publik. Untuk mengatasi kebutuan agenda reformasi anti korupsi, pendekatan economic analysis of law mencoba…
-
Dampak Pemberlakuan Status Darurat Militer bagi Iklim Investasi
Read More….: Dampak Pemberlakuan Status Darurat Militer bagi Iklim InvestasiStatus darurat militer bukan hanya istilah hukum yang terdengar gagah di telinga pejabat negara, tetapi juga alarm besar bagi para investor. Dalam teori politik, status ini adalah mekanisme untuk mengamankan negara dari ancaman, namun dalam praktik ekonomi ia adalah penghapus gairah investasi secepat kilat. Bayangkan, investor asing yang semula bersemangat menanam modal, tiba-tiba merasa sedang…
-
Menantikan Masa Depan Nasib Reformasi Hukum Acara Perdata di Indonesia
Read More….: Menantikan Masa Depan Nasib Reformasi Hukum Acara Perdata di IndonesiaMembicarakan reformasi hukum acara perdata di Indonesia selalu membawa suasana reflektif sekaligus ironis. Di satu sisi, kebutuhan pembaruan prosedur beracara sudah tidak bisa ditunda lagi, namun di sisi lain, kemajuan itu masih tampak bagai janji yang menggantung. Rasanya seperti menunggu ojek online yang katanya “sudah dekat,” tapi ujung-ujungnya “nggak datang-datang“. Reformasi hukum acara perdata bukanlah…
-
Satjipto Rahardjo tentang Fenomena “Tukang Hukum”
Read More….: Satjipto Rahardjo tentang Fenomena “Tukang Hukum”Satjipto Rahardjo adalah sosok pemikir hukum Indonesia yang berusaha merombak cara pandang kaku dalam dunia hukum. Melalui pendekatan hukum progresif, ia sering mengkritik praktik hukum yang terlalu terpaku pada teks, seakan-akan hukum adalah sekumpulan mantra yang cukup dibaca lalu keadilan otomatis muncul. Di sinilah muncul istilah yang terkenal dari dirinya: fenomena “tukang hukum”. Fenomena “tukang…
-
Genealogi Pemikiran Constitutional Morality: Dari George Grote ke Ambedkar
Read More….: Genealogi Pemikiran Constitutional Morality: Dari George Grote ke AmbedkarKonsep constitutional morality memiliki sejarah yang menarik sekaligus berliku, karena lahir bukan dari ruang hampa, melainkan dari pergumulan pemikiran yang panjang. Istilah ini pertama kali muncul dari seorang sejarawan dan filsuf Inggris abad ke-19 bernama George Grote. Dalam karyanya tentang sejarah Yunani, Grote menggagas pentingnya sebuah kesadaran moral yang mengikat praktik berkonstitusi, bukan sekadar teks…
-
Pembatasan Kebebasan Sipil Berdampak Negatif Terhadap Iklim Investasi
Read More….: Pembatasan Kebebasan Sipil Berdampak Negatif Terhadap Iklim InvestasiKebebasan sipil merupakan salah satu indikator penting bagi stabilitas politik dan kualitas demokrasi. Ketika kebebasan sipil dibatasi, sinyal negatif segera terpancar ke mata investor. Mereka membaca situasi bukan hanya dari angka ekonomi, melainkan juga dari atmosfer politik dan kebebasan masyarakat. Para investor memahami bahwa modal membutuhkan ruang aman untuk tumbuh. Ruang aman itu tidak sekadar…