Untuk mengatasi kebutuan agenda reformasi anti korupsi, pendekatan economic analysis of law mencoba menawarkan jalan lain. Alih-alih hanya melihat korupsi sebagai tindak pidana ataupun problem moralitas belaka, pendekatan ini menilai korupsi sebagai masalah insentif, biaya, dan manfaat. Dengan cara ini, fenomena dan praktik korupsi bisa dipahami lebih realistis: orang melakukan korupsi karena berasumsi jika imbalannya seolah-olah lebih besar daripada risikonya.

Logika ini nampak sederhana, meskipun menyakitkan. Jika biaya ataupun resiko dalam melakukan korupsi dianggap rendah—misalnya hukuman ringan, peluang lolos tinggi, dan reputasi sosial bisa direkayasa—maka orang rasional akan tetap memilih korupsi. Bahkan orang yang dikenal alim pun bisa tergoda, asalkan angka di meja cukup menggoda.

Dari perspektif cost-benefit analysis (CBA), pemerintah sebenarnya dihadapkan pada pilihan investasi. Apakah lebih murah membiarkan sedikit kebocoran dana publik, atau lebih menguntungkan menambah biaya besar untuk pengawasan, investigasi, dan penjara? Ironisnya, kadang sistem politik sendiri tampak lebih condong pada opsi pertama.

Pertanyaannya kemudian: apakah Indonesia benar-benar mau menghitung korupsi secara ekonomis, atau masih sibuk dengan retorika moral? Moral memang penting, tapi pasar politik tidak selalu beroperasi dengan logika moral. Bila demikian, analisis ekonomi bisa menjadi cermin yang lebih dingin namun jujur.

Korupsi menimbulkan eksternalitas negatif yang sangat besar: proyek infrastruktur mangkrak, kualitas layanan publik buruk, dan kepercayaan investor menurun. Biaya ini tidak hanya ditanggung pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. Namun, secara paradoksal, masih banyak elit-elit atau tokoh yang melihat praktik korupsi sebagai bagian dari investasi politik jangka pendek.

Pendekatan economic analysis of law (EAL) mengingatkan bahwa hukuman harus cukup besar untuk menimbulkan efek jera. Bila keuntungan korupsi 10 miliar rupiah, lalu hukuman hanya penjara ringan dengan peluang lolos 70 persen, maka hitungan rasional jelas mendukung perilaku koruptif. Di sinilah hukum harus bicara dengan kalkulasi ekonomis yang tegas.

Namun, hukum di Indonesia sering tampil bak aktor sinetron: dramatis di depan publik, tapi loyo di balik layar. Sidang-sidang korupsi kerap menjadi tontonan yang penuh dengan janji keadilan, tetapi putusan akhir bisa menimbulkan geleng kepala. Tidak heran, publik lebih memilih menonton komedi ketimbang mengikuti berita vonis.

Cost-benefit analysis juga dapat diterapkan pada reformasi kelembagaan. Apakah keberadaan lembaga khusus seperti KPK masih lebih efisien dibandingkan menyerahkan fungsi pemberantasan korupsi kepada institusi umum? Banyak yang berargumen KPK tetap dibutuhkan karena efektivitasnya, meskipun tentu saja politisi lebih senang melihatnya melemah.

Di titik ini, upaya pelemahan lembaga anti korupsi menjadi nampak ironis: bukankah aneh jika sebuah lembaga yang dibenci oleh koruptor justru ingin dipangkas oleh parlemen? Sama saja seperti dokter yang diminta berhenti bekerja karena pasien sakit hati diberikan obat pahit. Logikanya memang absurd, tetapi realitas politik sering kali menyaingi teater absurdis.

Analisis biaya juga dapat melihat betapa mahalnya dampak korupsi terhadap pembangunan. Misalnya, satu jalan tol yang dibangun dengan kualitas buruk karena dikorupsi akan menimbulkan biaya perbaikan berulang. Akhirnya, biaya yang ditanggung publik jauh lebih tinggi dibandingkan jika proyek dijalankan secara bersih.

Reformasi penegakan hukum anti korupsi juga harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Korupsi yang dibiarkan sekarang akan melipatgandakan kerugian di masa depan, baik dalam bentuk kepercayaan publik yang terkikis maupun kerugian ekonomi nyata. Sama seperti bunga pinjaman, korupsi pun punya efek akumulasi.

Dalam kerangka economic analysis of law, reformasi tidak cukup berbicara soal moralitas pejabat, tetapi harus mendesain struktur insentif. Bila pejabat jujur mendapat penghargaan nyata, sementara pejabat korupsi mendapat hukuman berat, maka rasionalitas akan bergeser ke arah perilaku bersih.

Sayangnya, dalam praktik, pejabat jujur kadang justru dianggap naif atau bahkan dipinggirkan, nampak seperti frasa “being honest in politics is like bringing a butter knife to a gunfight.” Bukan hanya tidak efektif, tapi juga berisiko.

Melalui pendekatan cost-benefit analysis, maka evaluasi kebijakan anti korupsi sudah semestinya diawasi dan dievaluasi secara berkala. Tanpa evaluasi berkala yang efektif, kebijakan bisa berubah menjadi ritual administratif. Padahal, setiap kebijakan harus diuji: apakah manfaatnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Jika tidak, maka reformasi hanya menjadi jargon politik.

Dalam konteks Indonesia, biaya politik reformasi sering kali lebih mahal dibandingkan biaya administratifnya. Politisi takut kehilangan aliran dana, sehingga mereka lebih suka menunda atau melemahkan kebijakan anti korupsi. Publik pun terjebak dalam siklus sinis: berharap perubahan, tetapi sudah menduga hasilnya.

Meski begitu, nampaknya di masa yang mendatang akan tetap ada ruang optimisme. Melalui pendekatan economic analysis of law menunjukkan bahwa reformasi yang konsisten bisa mengubah kalkulasi rasional para pejabat. Jika risiko korupsi meningkat drastis, maka pejabat akan berpikir ulang. Seperti investor yang menimbang risiko, pejabat pun bisa memilih jalan aman.

Kuncinya terletak pada konsistensi. Bila hukuman hanya keras pada kasus tertentu sementara lunak pada kasus lain, maka sistem kehilangan kredibilitas. Publik akan menganggap hukum sebagai lotere, bukan instrumen rasional. Efek jera pun hilang, dan biaya pengawasan justru semakin meningkat.

Perspektif cost-benefit analysis juga mendorong efisiensi anggaran penegakan hukum. Tidak semua kasus harus ditangani dengan biaya besar, tetapi prioritas bisa diarahkan pada kasus besar yang berdampak sistemik. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan sekadar mengejar kasus kecil yang sensasional namun minim dampak.

Di sisi lain, publik juga perlu diberi insentif untuk mendukung reformasi. Jika masyarakat melihat hasil nyata—misalnya kualitas layanan publik meningkat—maka dukungan politik terhadap kebijakan anti korupsi akan lebih kuat. Dukungan ini penting agar reformasi tidak runtuh di tengah jalan.

Dengan demikian, korupsi sesungguhnya bukanlah hanya soal moralitas belaka, melainkan juga soal kalkulasi ekonomi. Dengan pendekatan economic analysis of law dan cost-benefit analysis, reformasi anti korupsi bisa dirancang lebih rasional dan efektif. Di sela-sela itu, mungkin kita bisa menghibur diri sendiri terlebih dahulu: barangkali memang hanya dengan tertawa, publik bisa bertahan menghadapi berbagai macam absurditas realitas politik.

Namun pada akhirnya, pilihan tetap ada pada negara: apakah ingin terus membayar biaya tinggi akibat korupsi, atau berani berinvestasi lebih pada reformasi hukum yang konsisten. Jika kalkulasinya jelas, maka jalan menuju pemberantasan korupsi akan lebih terbuka. Jika tidak, maka cerita ini hanya akan menjadi pengulangan tanpa akhir. []