Category: LEGAL UPDATES
-
Standar Hukum dalam Pengamanan Massa Aksi Demonstrasi oleh Kepolisian: Mencegah Keberulangan Tindakan Represif Aparat
Read More….: Standar Hukum dalam Pengamanan Massa Aksi Demonstrasi oleh Kepolisian: Mencegah Keberulangan Tindakan Represif AparatAksi demonstrasi merupakan salah satu mekanisme demokratis yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Kehadirannya menjadi kanal ekspresi bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, praktik di lapangan kerap memperlihatkan gesekan antara aparat kepolisian dan massa, yang dalam sejumlah kasus berujung pada tindakan represif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh…
-
Peran Penting DPO dalam Implementasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Perusahaan
Read More….: Peran Penting DPO dalam Implementasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di PerusahaanUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola data di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah kewajiban perusahaan untuk menunjuk Data Protection Officer (DPO) sebagai garda depan dalam memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. DPO menjadi institusi internal yang memantau, mengawasi, sekaligus…
-
Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Fenomena Gunung Es dan Tantangan Hukumnya
Read More….: Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Fenomena Gunung Es dan Tantangan HukumnyaKekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi isu serius yang terus mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar dan berkembang justru menyimpan potensi terjadinya tindakan yang merusak integritas serta martabat peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan tidak kebal terhadap praktik kekerasan yang selama ini dianggap lebih banyak…
-
Revisi KUHAP Indonesia: Sejauhmana Kontribusinya bagi Penguatan Due Process of Law?
Read More….: Revisi KUHAP Indonesia: Sejauhmana Kontribusinya bagi Penguatan Due Process of Law?Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia merupakan salah satu agenda besar dalam reformasi hukum pidana. KUHAP yang berlaku saat ini masih menggunakan kerangka hukum yang disusun pada awal 1980-an, dengan konteks politik dan sosial yang berbeda dari situasi kontemporer. Perubahan regulasi menjadi krusial mengingat praktik peradilan pidana terus menghadapi tantangan baru, termasuk…
-
Kisruh Tagihan Royalti Musik di Kalangan Pelaku Usaha F&B: Bagaimana Mewujudkan Implementasi Hukum yang Baik?
Read More….: Kisruh Tagihan Royalti Musik di Kalangan Pelaku Usaha F&B: Bagaimana Mewujudkan Implementasi Hukum yang Baik?Kisruh mengenai tagihan royalti musik di kalangan pelaku usaha food and beverage (F&B) di Indonesia menjadi isu hukum yang cukup kompleks. Persoalan ini muncul ketika kewajiban pembayaran royalti diberlakukan bagi restoran, kafe, bar, hingga hotel yang menggunakan musik sebagai bagian dari aktivitas komersialnya. Kehadiran aturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak cipta pencipta lagu dan pemegang…