Category: LEGAL UPDATES
-
Prospek Mekanisme Gugatan Citizen Law Suit dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Read More….: Prospek Mekanisme Gugatan Citizen Law Suit dalam Sistem Peradilan di IndonesiaMekanisme gugatan citizen law suit (CLS) atau gugatan warga negara merupakan fenomena yang berkembang di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Gugatan ini pada dasarnya memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan perkara ke pengadilan terkait kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan publik. Konsep tersebut lahir dari kesadaran bahwa negara harus tetap dapat dikontrol…
-
Kewajiban Plasma 20 Persen bagi Perusahaan Sawit di Indonesia
Read More….: Kewajiban Plasma 20 Persen bagi Perusahaan Sawit di IndonesiaKewajiban penyediaan kebun plasma bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan isu hukum dan kebijakan publik yang terus mendapat perhatian. Regulasi ini lahir dari semangat pemerataan hasil pembangunan sekaligus upaya mengurangi kesenjangan antara perusahaan besar dengan masyarakat sekitar. Secara normatif, kewajiban plasma 20 persen diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian serta sejumlah…
-
Tanggung Jawab Platform Belanja Daring dalam Mencegah Penjualan Barang Bajakan
Read More….: Tanggung Jawab Platform Belanja Daring dalam Mencegah Penjualan Barang BajakanFenomena maraknya barang bajakan di platform belanja daring menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks dalam era digital. Perkembangan teknologi informasi memang telah membuka ruang perdagangan yang lebih luas, namun juga menghadirkan celah besar bagi peredaran produk ilegal. Dalam konteks ini, tanggung jawab platform e-commerce bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga bagian dari kewajiban hukum untuk…
-
Jalan Panjang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Indonesia
Read More….: Jalan Panjang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di IndonesiaRancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana telah lama menjadi wacana hukum di Indonesia, namun hingga kini perjalanan untuk mewujudkannya menjadi undang-undang masih penuh dinamika. Regulasi ini dipandang penting karena menawarkan paradigma baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, korupsi, narkotika, dan tindak pidana transnasional lainnya. Dengan instrumen hukum…
-
Deregulasi Kebijakan dan Peraturan Impor berdasarkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025
Read More….: Deregulasi Kebijakan dan Peraturan Impor berdasarkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025Kebijakan perdagangan internasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika signifikan, salah satunya melalui deregulasi kebijakan impor. Langkah deregulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih sederhana, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan ekonomi global. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor merupakan instrumen hukum terbaru yang…
-
Ketentuan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Read More….: Ketentuan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan SeksualKeberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 merupakan respons penting setelah lama tertundanya implementasi Dana Bantuan Korban (DBK) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi pelaksana dana tersebut selama ini belum terwujud karena belum diterbitkannya aturan teknis. PP 29/2025 kini hadir sebagai landasan formal untuk mewujudkan…
-
Regulasi Perlindungan Anak Dalam Ruang Digital di Indonesia
Read More….: Regulasi Perlindungan Anak Dalam Ruang Digital di IndonesiaRegulasi terbaru mengenai perlindungan anak di ruang digital yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 27 Maret 2025 menandai babak baru dalam tata kelola ruang daring nasional. Regulasi ini, yang bersumber dari Pasal 16A dan 16B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memperkenalkan kewajiban-kewajiban baru yang dirancang secara rinci untuk melindungi anak-anak dari risiko yang melekat pada penggunaan…
-
Status Hukum Dokumen Girik dan Tanah Bekas Adat Setelah 2 Februari 2026
Read More….: Status Hukum Dokumen Girik dan Tanah Bekas Adat Setelah 2 Februari 2026Perubahan kebijakan agraria di Indonesia memasuki babak penting dengan ditetapkannya tenggat waktu pengakuan dokumen girik dan bentuk bukti kepemilikan tanah adat lainnya. Mulai 2 Februari 2026, seluruh dokumen tersebut tidak lagi diakui sebagai alat bukti sah kepemilikan tanah. Pergeseran status hukum ini menandai berakhirnya masa transisi panjang dari sistem bukti adat menuju sistem sertifikat yang…
-
Pemerintah Indonesia Berlakukan Aturan Baru Pajak Penghasilan dan PPN untuk Transaksi Kripto
Read More….: Pemerintah Indonesia Berlakukan Aturan Baru Pajak Penghasilan dan PPN untuk Transaksi KriptoPemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan ketentuan baru terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 68/PMK.03/2022, dengan memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang cukup signifikan. Di antaranya adalah kenaikan tarif pajak penghasilan final, penghapusan PPN atas pengalihan aset…
-
Kelebihan dan Kekurangan Dalam Pemilihan Badan Hukum PT Perorangan bagi Pelaku Usaha
Read More….: Kelebihan dan Kekurangan Dalam Pemilihan Badan Hukum PT Perorangan bagi Pelaku UsahaKeberadaan Perseroan Terbatas Perorangan merupakan salah satu inovasi hukum dalam dunia usaha di Indonesia yang lahir melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Konsep ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam membentuk badan hukum yang lebih sederhana dibandingkan Perseroan Terbatas konvensional. PT Perorangan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pelaku usaha…