Category: LEGAL UPDATES
-
Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional
Read More….: Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak KonstitusionalHak atas bantuan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum modern. Hak ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip universal tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks tersebut, bantuan hukum dipandang sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap keadilan. Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak…
-
Penerapan Kerangka FPIC oleh Perusahaan Untuk Meminimalisir Risiko Bisnis
Read More….: Penerapan Kerangka FPIC oleh Perusahaan Untuk Meminimalisir Risiko BisnisFree, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan sebuah prinsip hukum dan etika yang berkembang dalam kerangka hukum internasional, khususnya berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Konsep ini menekankan bahwa setiap kegiatan pembangunan, investasi, atau eksploitasi sumber daya alam harus mendapatkan persetujuan bebas, diberikan sebelumnya, serta dengan informasi yang memadai dari komunitas yang terdampak.…
-
Prospek Perdagangan Karbon di Indonesia untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Read More….: Prospek Perdagangan Karbon di Indonesia untuk Mitigasi Perubahan IklimPerubahan iklim merupakan isu global yang menuntut upaya kolektif dari seluruh negara. Dampaknya yang semakin nyata terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan manusia menjadikan mitigasi perubahan iklim sebagai prioritas kebijakan internasional. Dalam konteks ini, perdagangan karbon muncul sebagai instrumen ekonomi yang diharapkan mampu mendorong penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara yang lebih efisien. Perdagangan karbon…
-
Tanah yang Ditelantarkan oleh Pemiliknya Berpotensi Kembali Menjadi Tanah Negara
Read More….: Tanah yang Ditelantarkan oleh Pemiliknya Berpotensi Kembali Menjadi Tanah NegaraPengaturan mengenai tanah di Indonesia tidak hanya berhubungan dengan kepemilikan, tetapi juga dengan fungsi sosial yang melekat pada setiap hak atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak atas tanah tidak boleh dimanfaatkan semata untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat dan negara. Di sinilah pentingnya memahami konsekuensi hukum apabila tanah ditelantarkan. Konsep…
-
Pengenaan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan di Indonesia
Read More….: Pengenaan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan di IndonesiaPengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBK) di Indonesia menandai babak baru dalam kebijakan fiskal dan kesehatan publik. Langkah ini ditempatkan dalam kerangka intervensi negara untuk menekan konsumsi gula berlebih yang telah lama dikaitkan dengan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, seperti diabetes mellitus, obesitas, hingga penyakit jantung. Kebijakan ini bukan semata-mata untuk menambah penerimaan…
-
Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha F&B
Read More….: Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha F&BKewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman (F&B) di Indonesia merupakan isu yang semakin memperoleh perhatian seiring dengan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali secara jelas dinyatakan tidak halal. Kebijakan…
-
Korelasi Penerapan Standar Upah Minimum Pekerja dengan Keberlanjutan Perusahaan
Read More….: Korelasi Penerapan Standar Upah Minimum Pekerja dengan Keberlanjutan PerusahaanUpah minimum merupakan salah satu instrumen hukum ketenagakerjaan yang diatur negara untuk melindungi hak pekerja. Regulasi mengenai standar upah minimum bertujuan memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan sebagai institusi ekonomi. Dalam kerangka hukum Indonesia, penetapan…
-
Tanggung Jawab Moral dan Konstitusional Negara dalam Memanfaatkan Penerimaan Pajak
Read More….: Tanggung Jawab Moral dan Konstitusional Negara dalam Memanfaatkan Penerimaan PajakPajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menopang jalannya pemerintahan. Dalam konteks negara modern, pajak tidak hanya dilihat sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai wujud kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negara. Kontrak ini mengandung implikasi moral bahwa setiap rupiah pajak yang dipungut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 23A UUD…