Tag: Tindak Pidana Korupsi

  • Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

    Penerapan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan isu yang berkembang seiring meningkatnya persinggungan antara hukum korporasi, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara oleh direksi badan usaha milik negara (BUMN), pejabat publik yang menjalankan fungsi bisnis, maupun pengambil keputusan strategis dalam proyek-proyek negara.…

    Read More….: Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
  • Penguatan Transparansi Beneficial Ownership untuk Mencegah Praktik Korupsi dan Pencucian Uang

    Transparansi beneficial ownership menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan dan sektor keuangan global. Istilah beneficial ownership merujuk pada individu yang sebenarnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu entitas hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pemberantasan korupsi dan pencucian uang, identifikasi beneficial owner menjadi kunci untuk membongkar struktur kepemilikan kompleks yang…

    Read More….: Penguatan Transparansi Beneficial Ownership untuk Mencegah Praktik Korupsi dan Pencucian Uang
  • Pendekatan Analisis Ekonomi bagi Reformasi Penegakan Hukum Anti Korupsi di Indonesia

    Reformasi penegakan hukum anti korupsi di Indonesia bukanlah topik yang asing, tetapi justru seperti kaset lama yang diputar berulang-ulang. Isinya sama, hanya beda penyanyinya. Persoalan yang sama tetap muncul: bagaimana membuat sistem hukum benar-benar efektif, bukan sekadar teater moral di ruang publik. Untuk mengatasi kebutuan agenda reformasi anti korupsi, pendekatan economic analysis of law mencoba…

    Read More….: Pendekatan Analisis Ekonomi bagi Reformasi Penegakan Hukum Anti Korupsi di Indonesia
  • Jalan Panjang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Indonesia

    Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana telah lama menjadi wacana hukum di Indonesia, namun hingga kini perjalanan untuk mewujudkannya menjadi undang-undang masih penuh dinamika. Regulasi ini dipandang penting karena menawarkan paradigma baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, korupsi, narkotika, dan tindak pidana transnasional lainnya. Dengan instrumen hukum…

    Read More….: Jalan Panjang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Indonesia

Search

error: Content is protected !!