Tag: Anti Korupsi

  • Kepatuhan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Pemberlakuan Perpres 46/2025

    Kepatuhan hukum dalam pengadaan barang dan jasa mengalami penguatan pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres 46/2025”). Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang sebelumnya juga telah mengalami revisi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Lahirnya Perpres 46/2025 menandai upaya pemerintah dalam…

    Read More….: Kepatuhan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Pemberlakuan Perpres 46/2025
  • Pendekatan Analisis Ekonomi bagi Reformasi Penegakan Hukum Anti Korupsi di Indonesia

    Reformasi penegakan hukum anti korupsi di Indonesia bukanlah topik yang asing, tetapi justru seperti kaset lama yang diputar berulang-ulang. Isinya sama, hanya beda penyanyinya. Persoalan yang sama tetap muncul: bagaimana membuat sistem hukum benar-benar efektif, bukan sekadar teater moral di ruang publik. Untuk mengatasi kebutuan agenda reformasi anti korupsi, pendekatan economic analysis of law mencoba…

    Read More….: Pendekatan Analisis Ekonomi bagi Reformasi Penegakan Hukum Anti Korupsi di Indonesia
  • Mengapa Suap adalah Hidden Cost bagi Bisnis?

    Suap dalam dunia bisnis selalu hadir dengan wajah yang licin dan meyakinkan. Ia menjanjikan kelancaran urusan, percepatan izin, atau bahkan keamanan dari gangguan regulasi. Namun di balik janji manis itu, terdapat biaya tersembunyi yang perlahan-lahan menggerogoti fondasi bisnis. Seperti makan kue berlapis gula yang tampak lezat, tetapi diam-diam mengandung racun, suap adalah racikan mahal yang…

    Read More….: Mengapa Suap adalah Hidden Cost bagi Bisnis?

Search

error: Content is protected !!