Category: PUBLIKASI
-
Deregulasi Kebijakan dan Peraturan Impor berdasarkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025
Read More….: Deregulasi Kebijakan dan Peraturan Impor berdasarkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025Kebijakan perdagangan internasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika signifikan, salah satunya melalui deregulasi kebijakan impor. Langkah deregulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih sederhana, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan ekonomi global. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor merupakan instrumen hukum terbaru yang…
-
Ketentuan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Read More….: Ketentuan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan SeksualKeberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 merupakan respons penting setelah lama tertundanya implementasi Dana Bantuan Korban (DBK) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi pelaksana dana tersebut selama ini belum terwujud karena belum diterbitkannya aturan teknis. PP 29/2025 kini hadir sebagai landasan formal untuk mewujudkan…
-
Regulasi Perlindungan Anak Dalam Ruang Digital di Indonesia
Read More….: Regulasi Perlindungan Anak Dalam Ruang Digital di IndonesiaRegulasi terbaru mengenai perlindungan anak di ruang digital yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 27 Maret 2025 menandai babak baru dalam tata kelola ruang daring nasional. Regulasi ini, yang bersumber dari Pasal 16A dan 16B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memperkenalkan kewajiban-kewajiban baru yang dirancang secara rinci untuk melindungi anak-anak dari risiko yang melekat pada penggunaan…
-
Status Hukum Dokumen Girik dan Tanah Bekas Adat Setelah 2 Februari 2026
Read More….: Status Hukum Dokumen Girik dan Tanah Bekas Adat Setelah 2 Februari 2026Perubahan kebijakan agraria di Indonesia memasuki babak penting dengan ditetapkannya tenggat waktu pengakuan dokumen girik dan bentuk bukti kepemilikan tanah adat lainnya. Mulai 2 Februari 2026, seluruh dokumen tersebut tidak lagi diakui sebagai alat bukti sah kepemilikan tanah. Pergeseran status hukum ini menandai berakhirnya masa transisi panjang dari sistem bukti adat menuju sistem sertifikat yang…
-
Pemerintah Indonesia Berlakukan Aturan Baru Pajak Penghasilan dan PPN untuk Transaksi Kripto
Read More….: Pemerintah Indonesia Berlakukan Aturan Baru Pajak Penghasilan dan PPN untuk Transaksi KriptoPemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan ketentuan baru terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 68/PMK.03/2022, dengan memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang cukup signifikan. Di antaranya adalah kenaikan tarif pajak penghasilan final, penghapusan PPN atas pengalihan aset…
-
Menantikan Masa Depan Nasib Reformasi Hukum Acara Perdata di Indonesia
Read More….: Menantikan Masa Depan Nasib Reformasi Hukum Acara Perdata di IndonesiaMembicarakan reformasi hukum acara perdata di Indonesia selalu membawa suasana reflektif sekaligus ironis. Di satu sisi, kebutuhan pembaruan prosedur beracara sudah tidak bisa ditunda lagi, namun di sisi lain, kemajuan itu masih tampak bagai janji yang menggantung. Rasanya seperti menunggu ojek online yang katanya “sudah dekat,” tapi ujung-ujungnya “nggak datang-datang“. Reformasi hukum acara perdata bukanlah…
-
Kelebihan dan Kekurangan Dalam Pemilihan Badan Hukum PT Perorangan bagi Pelaku Usaha
Read More….: Kelebihan dan Kekurangan Dalam Pemilihan Badan Hukum PT Perorangan bagi Pelaku UsahaKeberadaan Perseroan Terbatas Perorangan merupakan salah satu inovasi hukum dalam dunia usaha di Indonesia yang lahir melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Konsep ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam membentuk badan hukum yang lebih sederhana dibandingkan Perseroan Terbatas konvensional. PT Perorangan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pelaku usaha…
-
Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional
Read More….: Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak KonstitusionalHak atas bantuan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum modern. Hak ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip universal tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks tersebut, bantuan hukum dipandang sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap keadilan. Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak…
-
Penerapan Kerangka FPIC oleh Perusahaan Untuk Meminimalisir Risiko Bisnis
Read More….: Penerapan Kerangka FPIC oleh Perusahaan Untuk Meminimalisir Risiko BisnisFree, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan sebuah prinsip hukum dan etika yang berkembang dalam kerangka hukum internasional, khususnya berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Konsep ini menekankan bahwa setiap kegiatan pembangunan, investasi, atau eksploitasi sumber daya alam harus mendapatkan persetujuan bebas, diberikan sebelumnya, serta dengan informasi yang memadai dari komunitas yang terdampak.…