Tag: Keberlanjutan
-
Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
Read More….: Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan PublikPenerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Regulasi ini menegaskan komitmen negara untuk mendorong pembangunan ekonomi yang selaras dengan aspek sosial dan lingkungan hidup. Pendekatan ini menempatkan keuangan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang stabil, inklusif, dan ramah lingkungan. Latar belakang lahirnya…
-
Kewajiban Plasma 20 Persen bagi Perusahaan Sawit di Indonesia
Read More….: Kewajiban Plasma 20 Persen bagi Perusahaan Sawit di IndonesiaKewajiban penyediaan kebun plasma bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan isu hukum dan kebijakan publik yang terus mendapat perhatian. Regulasi ini lahir dari semangat pemerataan hasil pembangunan sekaligus upaya mengurangi kesenjangan antara perusahaan besar dengan masyarakat sekitar. Secara normatif, kewajiban plasma 20 persen diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian serta sejumlah…
-
Penerapan Kerangka FPIC oleh Perusahaan Untuk Meminimalisir Risiko Bisnis
Read More….: Penerapan Kerangka FPIC oleh Perusahaan Untuk Meminimalisir Risiko BisnisFree, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan sebuah prinsip hukum dan etika yang berkembang dalam kerangka hukum internasional, khususnya berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Konsep ini menekankan bahwa setiap kegiatan pembangunan, investasi, atau eksploitasi sumber daya alam harus mendapatkan persetujuan bebas, diberikan sebelumnya, serta dengan informasi yang memadai dari komunitas yang terdampak.…
-
Korelasi Penerapan Standar Upah Minimum Pekerja dengan Keberlanjutan Perusahaan
Read More….: Korelasi Penerapan Standar Upah Minimum Pekerja dengan Keberlanjutan PerusahaanUpah minimum merupakan salah satu instrumen hukum ketenagakerjaan yang diatur negara untuk melindungi hak pekerja. Regulasi mengenai standar upah minimum bertujuan memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan sebagai institusi ekonomi. Dalam kerangka hukum Indonesia, penetapan…