Tag: Hukum Pidana
-
Perjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) sebagai Kerangka Kerja Baru dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia
Read More….: Perjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) sebagai Kerangka Kerja Baru dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di IndonesiaPerjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026. Melalui Pasal 328, KUHAP memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana korporasi melalui kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dan korporasi, dengan penuntutan…
-
Ketentuan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Read More….: Ketentuan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan SeksualKeberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 merupakan respons penting setelah lama tertundanya implementasi Dana Bantuan Korban (DBK) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi pelaksana dana tersebut selama ini belum terwujud karena belum diterbitkannya aturan teknis. PP 29/2025 kini hadir sebagai landasan formal untuk mewujudkan…
-
Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional
Read More….: Hak atas Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak KonstitusionalHak atas bantuan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum modern. Hak ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip universal tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks tersebut, bantuan hukum dipandang sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap keadilan. Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak…