Tag: Hukum Perusahaan
-
Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Read More….: Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaPenerapan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan isu yang berkembang seiring meningkatnya persinggungan antara hukum korporasi, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara oleh direksi badan usaha milik negara (BUMN), pejabat publik yang menjalankan fungsi bisnis, maupun pengambil keputusan strategis dalam proyek-proyek negara.…
-
Jangan Lupa untuk Sesuaikan Nomor Bidang Usaha Anda dengan KBLI 2025
Read More….: Jangan Lupa untuk Sesuaikan Nomor Bidang Usaha Anda dengan KBLI 2025Penyesuaian nomor bidang usaha dengan KBLI 2025 merupakan langkah penting yang tidak dapat dipandang sekadar sebagai perubahan administratif dalam sistem perizinan berusaha. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada dasarnya merupakan fondasi normatif yang menentukan ruang lingkup kegiatan usaha yang sah, kewajiban perizinan, parameter pengawasan, serta dalam banyak kasus memengaruhi pembatasan investasi, termasuk investasi asing.…
-
Apa Saja yang Perlu Diperhatikan dari Perubahan Ketentuan Listing Emiten di Bursa Efek Indonesia?
Read More….: Apa Saja yang Perlu Diperhatikan dari Perubahan Ketentuan Listing Emiten di Bursa Efek Indonesia?Perubahan ketentuan listing emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Regulasi I-A 2026 menandai pergeseran paradigma penting dalam tata kelola pasar modal nasional. Perubahan ini tidak dapat dipahami semata sebagai penyesuaian administratif terhadap syarat pencatatan saham, melainkan sebagai respons struktural atas tekanan global terhadap kualitas investability Indonesia. Kekhawatiran lembaga keuangan internasional mengenai potensi penurunan status…
-
Penguatan Transparansi Beneficial Ownership untuk Mencegah Praktik Korupsi dan Pencucian Uang
Read More….: Penguatan Transparansi Beneficial Ownership untuk Mencegah Praktik Korupsi dan Pencucian UangTransparansi beneficial ownership menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan dan sektor keuangan global. Istilah beneficial ownership merujuk pada individu yang sebenarnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu entitas hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pemberantasan korupsi dan pencucian uang, identifikasi beneficial owner menjadi kunci untuk membongkar struktur kepemilikan kompleks yang…
-
Perlindungan Investor Minoritas dalam Sistem Hukum Bisnis Indonesia
Read More….: Perlindungan Investor Minoritas dalam Sistem Hukum Bisnis IndonesiaPerlindungan terhadap investor minoritas merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum bisnis modern. Di Indonesia, isu ini menjadi semakin relevan seiring dengan berkembangnya struktur kepemilikan korporasi yang cenderung terpusat pada kelompok pengendali. Investor minoritas, meskipun memiliki hak kepemilikan yang sah, kerap berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas.…
-
Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
Read More….: Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan PublikPenerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Regulasi ini menegaskan komitmen negara untuk mendorong pembangunan ekonomi yang selaras dengan aspek sosial dan lingkungan hidup. Pendekatan ini menempatkan keuangan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang stabil, inklusif, dan ramah lingkungan. Latar belakang lahirnya…
-
Kelebihan dan Kekurangan Dalam Pemilihan Badan Hukum PT Perorangan bagi Pelaku Usaha
Read More….: Kelebihan dan Kekurangan Dalam Pemilihan Badan Hukum PT Perorangan bagi Pelaku UsahaKeberadaan Perseroan Terbatas Perorangan merupakan salah satu inovasi hukum dalam dunia usaha di Indonesia yang lahir melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Konsep ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam membentuk badan hukum yang lebih sederhana dibandingkan Perseroan Terbatas konvensional. PT Perorangan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pelaku usaha…