Tag: Criminal Law

    • Perjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) sebagai Kerangka Kerja Baru dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia

      Perjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026. Melalui Pasal 328, KUHAP memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana korporasi melalui kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dan korporasi, dengan penuntutan…

      Read More….: Perjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) sebagai Kerangka Kerja Baru dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia

    • Transisi Hukum Menuju Pemberlakuan KUHP Baru di Indonesia

      Transisi menuju pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia merupakan momentum penting dalam perkembangan sistem hukum nasional. Proses ini tidak hanya sekadar mengganti teks hukum, tetapi juga melibatkan dinamika politik, sosial, dan budaya yang kompleks. Perubahan tersebut mengisyaratkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan norma hukum pidana dengan realitas kehidupan masyarakat kontemporer. KUHP yang telah…

      Read More….: Transisi Hukum Menuju Pemberlakuan KUHP Baru di Indonesia

    Search

    error: Content is protected !!