Tag: Corporate Law
-
Perjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) sebagai Kerangka Kerja Baru dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia
Read More….: Perjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) sebagai Kerangka Kerja Baru dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di IndonesiaPerjanjian Penangguhan Penuntutan (PPP) menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026. Melalui Pasal 328, KUHAP memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana korporasi melalui kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dan korporasi, dengan penuntutan…
-
Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Read More….: Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaPenerapan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan isu yang berkembang seiring meningkatnya persinggungan antara hukum korporasi, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara oleh direksi badan usaha milik negara (BUMN), pejabat publik yang menjalankan fungsi bisnis, maupun pengambil keputusan strategis dalam proyek-proyek negara.…
-
Ketentuan Listing Terbaru 2026: Apa Saja Yang Perlu Diperhatikan oleh Calon Emiten yang Hendak IPO di Bursa Efek Indonesia?
Read More….: Ketentuan Listing Terbaru 2026: Apa Saja Yang Perlu Diperhatikan oleh Calon Emiten yang Hendak IPO di Bursa Efek Indonesia?Ketentuan listing terbaru 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI) menandai perubahan signifikan dalam arsitektur hukum dan mekanisme penawaran umum perdana (IPO) di Indonesia. Perubahan ini tidak sekadar memperbarui persyaratan pencatatan, tetapi menggeser orientasi regulasi menuju peningkatan kualitas emiten, penguatan likuiditas pasar, dan perlindungan investor yang lebih ketat. Dalam konteks tersebut, calon emiten yang hendak IPO…
-
Jangan Lupa untuk Sesuaikan Nomor Bidang Usaha Anda dengan KBLI 2025
Read More….: Jangan Lupa untuk Sesuaikan Nomor Bidang Usaha Anda dengan KBLI 2025Penyesuaian nomor bidang usaha dengan KBLI 2025 merupakan langkah penting yang tidak dapat dipandang sekadar sebagai perubahan administratif dalam sistem perizinan berusaha. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada dasarnya merupakan fondasi normatif yang menentukan ruang lingkup kegiatan usaha yang sah, kewajiban perizinan, parameter pengawasan, serta dalam banyak kasus memengaruhi pembatasan investasi, termasuk investasi asing.…