Eigendom Verponding merupakan salah satu instrumen hukum tanah yang berasal dari masa kolonial Belanda di Indonesia. Pada awalnya, instrumen ini diperkenalkan sebagai bagian dari sistem hukum agraria barat yang diberlakukan untuk kepentingan penduduk Eropa maupun badan hukum yang tunduk pada hukum perdata barat. Eigendom sebagai hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda kemudian dipadukan dengan kewajiban pembayaran pajak tahunan yang disebut verponding, sehingga dikenal dengan istilah Eigendom Verponding.

Sejak diberlakukan, Eigendom Verponding menjadi sarana legal bagi pemerintah kolonial untuk menarik pajak dari pemilik tanah yang berada di bawah sistem hukum barat. Pajak tersebut berfungsi sebagai kontribusi terhadap kas negara kolonial, sekaligus memberikan legitimasi terhadap hak kepemilikan tanah yang bersifat absolut bagi pemegangnya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem hukum agraria adat yang bersifat komunal dan mengikat secara sosial dalam masyarakat hukum adat.

Pada masa kolonial, hak eigendom ditempatkan sebagai hak yang tertinggi atas tanah. Pemiliknya memiliki wewenang penuh untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan hak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Eigendom Verponding menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi golongan tertentu, meskipun keberadaannya menciptakan dualisme hukum agraria di Hindia Belanda.

Dualisme hukum tanah antara sistem barat dan sistem adat kemudian menjadi salah satu masalah fundamental setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa keberadaan dualisme tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam penguasaan tanah. Oleh karena itu, diperlukan suatu unifikasi hukum yang mampu menghapus perbedaan dan menciptakan kesatuan sistem pertanahan nasional.

Upaya untuk menyelesaikan dualisme tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa sistem hukum agraria nasional berlandaskan pada hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dengan demikian, keberadaan hak-hak barat seperti eigendom harus disesuaikan dan dikonversi ke dalam bentuk hak yang dikenal dalam UUPA.

Pasal 1 Aturan Peralihan UUPA mengatur bahwa hak-hak barat atas tanah yang ada pada saat berlakunya UUPA tetap diakui sementara, tetapi wajib untuk dikonversi menjadi hak-hak yang sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional. Konversi ini dimaksudkan agar hak-hak lama tidak serta merta hilang, melainkan mendapat kesempatan untuk beralih ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks Eigendom Verponding, hak tersebut seharusnya dikonversi menjadi Hak Milik sebagaimana diatur dalam Pasal II Ketentuan Konversi UUPA. Akan tetapi, konversi tersebut tidak berlangsung secara otomatis, melainkan harus melalui proses administrasi dengan pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Batas waktu konversi hak-hak barat ditentukan pemerintah melalui peraturan pelaksana. Pada akhirnya, Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 24 September 1980 sebagai batas akhir berlakunya hak-hak barat, termasuk Eigendom Verponding. Setelah tanggal tersebut, segala hak barat yang tidak dikonversi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Konsekuensi hukum dari ketentuan tersebut adalah bahwa tanah yang masih berstatus Eigendom Verponding setelah 24 September 1980 otomatis kembali menjadi tanah negara. Dengan kata lain, tidak ada lagi pengakuan terhadap hak eigendom setelah batas waktu tersebut berakhir. Tanah negara kemudian dapat diberikan kepada pihak lain melalui mekanisme hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

Pengaturan ini memiliki arti penting dalam rangka menegakkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya dualisme hukum agraria. UUPA menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah di Indonesia bersumber pada hak menguasai dari negara, dan semua hak individu atau badan hukum harus tunduk pada ketentuan hukum nasional.

Meski demikian, dalam praktiknya, masih terdapat pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah dengan dasar Eigendom Verponding. Klaim tersebut biasanya muncul dengan menggunakan dokumen lama yang sudah tidak berlaku secara hukum. Fenomena ini kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik mafia tanah.

Mafia tanah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat maupun kelemahan administrasi pertanahan dengan menunjukkan bukti Eigendom Verponding yang seolah-olah masih sah. Padahal, secara hukum, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan lagi sejak 24 September 1980. Tindakan ini menimbulkan sengketa pertanahan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Masyarakat yang kurang memahami sejarah hukum pertanahan mudah terjebak dalam bujuk rayu oknum mafia tanah. Mereka ditawarkan dokumen Eigendom Verponding sebagai dasar kepemilikan tanah, meskipun status tanah tersebut sebenarnya telah kembali menjadi tanah negara. Kondisi ini menuntut kewaspadaan dan pemahaman hukum yang lebih baik dari berbagai pihak.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berulang kali menegaskan bahwa Eigendom Verponding tidak berlaku lagi. Instrumen hukum tersebut hanya memiliki nilai historis sebagai dokumen masa lalu, bukan sebagai bukti hak kepemilikan tanah di masa sekarang. Penegasan ini penting untuk mencegah masyarakat tertipu oleh klaim-klaim yang tidak sah.

Selain itu, aparat penegak hukum juga berperan penting dalam menindak tegas praktik mafia tanah yang menggunakan modus Eigendom Verponding. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang beritikad baik.

Aspek edukasi hukum juga perlu diperkuat. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman bahwa seluruh hak atas tanah harus didasarkan pada sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN sesuai dengan UUPA. Dokumen lama seperti Eigendom Verponding tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam hukum pertanahan modern.

Dengan demikian, status hukum Eigendom Verponding dalam hukum pertanahan Indonesia dapat dipahami secara jelas. Hak tersebut pada awalnya berlaku di masa kolonial, kemudian diakui sementara pasca kemerdekaan melalui ketentuan peralihan UUPA, namun dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 24 September 1980. Sejak saat itu, tanah Eigendom Verponding yang tidak dikonversi beralih menjadi tanah negara.

Kejelasan status ini seharusnya menutup ruang bagi adanya klaim palsu atau manipulasi hukum. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dokumen Eigendom Verponding masih digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kewaspadaan, pemahaman hukum, dan penegakan hukum menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kesimpulannya, Eigendom Verponding adalah produk hukum kolonial yang sudah tidak berlaku lagi dalam sistem hukum agraria Indonesia. Status tanah yang sebelumnya berbentuk Eigendom Verponding kembali menjadi tanah negara apabila tidak dikonversi hingga 24 September 1980. Dengan memahami hal ini, masyarakat dapat lebih waspada terhadap modus mafia tanah yang menggunakan dokumen tersebut untuk kepentingan ilegal.

Kepastian hukum yang ditegakkan melalui UUPA harus dijaga dengan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi yang berkelanjutan. Hanya dengan cara tersebut, perlindungan hak atas tanah masyarakat dapat terjamin, sekaligus mencegah penyalahgunaan dokumen lama seperti Eigendom Verponding dalam praktik pertanahan modern di Indonesia. []