Pada April 2026, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pelabelan Nilai Gizi dan Pemberitahuan Kesehatan untuk Makanan Olahan Siap Saji. Meskipun judulnya mencakup makanan olahan secara umum, substansi utama Keputusan ini berfokus pada minuman olahan siap minum. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah memperkenalkan sistem pelabelan nilai gizi bertingkat yang dirancang agar informasi mengenai kandungan gizi dapat disampaikan secara lebih sederhana dan mudah ditemukan oleh konsumen. Kehadiran aturan ini juga berkaitan erat dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi.
Untuk saat ini, penerapan sistem pelabelan tersebut masih bersifat sukarela. Pilihan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan proses produksi, pengemasan, pemasaran, serta sistem penyampaian informasi kepada konsumen sebelum ketentuan tersebut memasuki tahap wajib. Namun, sifat sukarela bukan berarti penerapannya dapat dilakukan tanpa perhatian terhadap ketepatan informasi. Ketika suatu perusahaan memilih mencantumkan label tingkat nutrisi pada produknya, informasi tersebut menjadi bagian dari keterangan yang diterima konsumen. Karena itu, setiap informasi yang ditampilkan harus memiliki dasar yang jelas, konsisten dengan karakteristik produk, serta tidak menimbulkan kesan yang keliru mengenai kandungan atau kualitas minuman.
Keputusan ini terutama berkaitan dengan pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mendistribusikan minuman olahan siap minum, dengan penerapan awal yang diarahkan kepada usaha berskala besar. Cakupannya tidak terbatas pada produk yang dijual melalui toko atau jaringan ritel konvensional. Minuman yang dipasarkan melalui gerai makanan dan minuman, platform digital, aplikasi perdagangan elektronik, maupun berbagai media promosi juga dapat berada dalam ruang lingkup pengaturan tersebut. Dengan demikian, perhatian terhadap pelabelan tidak hanya menjadi persoalan produsen, tetapi juga relevan bagi importir, distributor, serta pelaku usaha yang menawarkan produk secara langsung kepada konsumen akhir.
Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan adalah sistem klasifikasi tingkat nutrisi dari kategori A sampai dengan D. Pengelompokan tersebut didasarkan pada kandungan gula, garam, dan lemak jenuh dalam setiap 100 ml produk. Setiap kategori menggunakan kode warna yang berbeda, mulai dari hijau tua untuk Level A hingga merah untuk Level D. Konsep ini dirancang agar konsumen dapat memperoleh gambaran mengenai profil nutrisi suatu minuman secara cepat tanpa harus membaca seluruh informasi pada tabel komposisi. Dalam praktiknya, sistem semacam ini dapat memengaruhi cara konsumen membandingkan produk, terutama ketika beberapa merek menawarkan jenis minuman yang serupa.
Keputusan tersebut juga mengatur aspek teknis mengenai cara label ditampilkan. Ketentuan mengenai jenis huruf, warna, tata letak, orientasi logo, dan format dibuat untuk menjaga keseragaman penyampaian informasi. Pada saat yang sama, pelaku usaha masih memiliki ruang untuk menyesuaikan tampilan label dengan identitas merek sepanjang tidak mengurangi keterbacaan dan fungsi informasi gizi. Label tingkat nutrisi dapat muncul pada berbagai media yang bersentuhan dengan konsumen, termasuk kemasan ritel, menu fisik maupun digital, materi promosi, serta menu daring yang digunakan dalam aplikasi komersial elektronik.
Dari sisi waktu penerapan, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Meskipun Keputusan Menteri Kesehatan tersebut telah berlaku, sistem pelabelan nilai gizi saat ini belum menjadi kewajiban umum karena masih berada dalam tahap penerapan sukarela. Kewajiban tersebut baru akan berlaku dua tahun setelah peraturan pelaksana mengenai ambang batas maksimum gula, garam, dan lemak jenuh diterbitkan. Berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum sampai dengan pembaruan ini, peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan. Dengan demikian, pelaku usaha masih memiliki waktu untuk mengevaluasi kesiapan internal sebelum kewajiban tersebut mulai berlaku.
Meski bersifat sukarela, keputusan untuk menggunakan label tingkat nutrisi tetap perlu dilakukan secara hati-hati. Pelaku usaha yang mencantumkan kategori nutrisi pada produknya harus memastikan bahwa hasil klasifikasi sesuai dengan kandungan produk yang sebenarnya. Kesalahan dalam perhitungan, ketidaksesuaian antara formulasi dan informasi pada label, atau penggunaan informasi yang berpotensi memberikan kesan menyesatkan dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Dalam konteks perlindungan konsumen, label bukan sekadar elemen desain pada kemasan, melainkan salah satu sumber informasi yang menjadi dasar konsumen dalam menentukan pilihan.
Hal tersebut menjadi semakin relevan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Regulasi tersebut juga melarang peredaran barang yang tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label atau keterangan yang diberikan kepada konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dalam perlindungan konsumen bahkan dapat membawa konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana. Oleh sebab itu, penerapan label secara sukarela tetap perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan yang lebih luas, bukan sekadar sebagai pilihan pemasaran.
Dari perspektif bisnis, kehadiran sistem baru ini juga dapat menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap formulasi produk dan strategi komunikasi kepada konsumen. Perusahaan dapat mulai memeriksa kandungan gula, garam, dan lemak jenuh dalam produk yang telah beredar, sekaligus menilai bagaimana produk tersebut akan dikategorikan apabila sistem wajib mulai diberlakukan. Langkah tersebut penting terutama bagi produk yang berpotensi masuk dalam kategori C atau D. Selain persoalan kepatuhan, klasifikasi tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi konsumen dan strategi pemasaran, sehingga keputusan mengenai reformulasi produk, desain kemasan, serta komunikasi komersial perlu dipertimbangkan secara terpadu.
Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/301/2026 menunjukkan adanya arah baru dalam kebijakan pelabelan minuman di Indonesia. Walaupun penerapannya masih sukarela, keberadaan sistem kategori A sampai D memberikan sinyal bahwa informasi mengenai kandungan nutrisi akan semakin mendapat perhatian dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Bagi perusahaan, masa penerapan sukarela dapat digunakan untuk menguji kesiapan, memperbaiki akurasi informasi, mengevaluasi produk, dan menyesuaikan strategi pemasaran. Dengan mengambil langkah tersebut sejak awal, pelaku usaha tidak hanya dapat mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan penerapan wajib di kemudian hari, tetapi juga dapat mengurangi risiko persoalan hukum yang berkaitan dengan informasi produk dan perlindungan konsumen. []