Regulasi terbaru mengenai perlindungan anak di ruang digital yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 27 Maret 2025 menandai babak baru dalam tata kelola ruang daring nasional. Regulasi ini, yang bersumber dari Pasal 16A dan 16B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memperkenalkan kewajiban-kewajiban baru yang dirancang secara rinci untuk melindungi anak-anak dari risiko yang melekat pada penggunaan layanan daring. Peraturan ini bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi merupakan lompatan normatif yang menegaskan bahwa hak anak di dunia digital dipandang sama seriusnya dengan perlindungan di dunia nyata.

Lingkup penerapan regulasi ini sangat luas. Ia berlaku untuk seluruh penyelenggara sistem elektronik, baik domestik maupun asing, publik maupun privat, selama produk, layanan, atau fitur yang mereka sediakan dapat digunakan atau diakses oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dengan demikian, spektrumnya mencakup media sosial, permainan daring, e-commerce, aplikasi pendidikan, perangkat pintar, hingga layanan streaming. Formulasi yang demikian luas memastikan bahwa tidak ada ruang abu-abu yang dapat dieksploitasi oleh penyedia layanan untuk menghindari kewajiban.

Salah satu poin penting dari regulasi ini adalah bahwa kewajiban dapat berlaku meskipun platform tidak secara eksplisit ditujukan kepada anak-anak. Apabila terbukti terdapat indikasi kuat bahwa anak-anak menggunakan layanan tersebut—baik melalui bukti basis pengguna, konten iklan, tampilan desain, maupun kesamaan dengan layanan yang populer di kalangan anak—maka regulasi tetap mengikat. Ketentuan ini mengantisipasi praktik penghindaran tanggung jawab yang selama ini kerap ditemui dalam ekosistem digital global.

Meski indikator yang digunakan pemerintah belum sepenuhnya jelas, regulasi memberikan ruang bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyusun pedoman teknis lebih lanjut. Ketidakjelasan ini tentu menimbulkan pertanyaan implementatif, misalnya apa yang dimaksud dengan “bukti kuat” atau seberapa besar proporsi pengguna anak yang dapat dianggap signifikan. Namun, fleksibilitas ini dapat pula dibaca sebagai strategi adaptif, mengingat dinamika teknologi digital yang sangat cepat.

Regulasi ini menempatkan penilaian risiko sebagai instrumen utama dalam perlindungan anak. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menilai risiko layanan mereka berdasarkan indikator tertentu yang berpotensi membahayakan anak. Risiko tersebut mencakup kontak dengan orang asing, paparan konten berbahaya, keberadaan desain yang memicu kecanduan, hingga dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak.

Hasil penilaian tersebut kemudian harus dikategorikan dalam dua profil, yaitu layanan berisiko tinggi dan layanan berisiko rendah. Kategori ini bukan sekadar label administratif, tetapi menjadi dasar bagi Kementerian untuk menentukan intensitas pengawasan. Dengan demikian, pendekatan berbasis risiko ini mengalokasikan sumber daya regulasi secara lebih efektif.

Namun, kewajiban penilaian risiko juga menimbulkan beban administratif yang tidak kecil bagi penyedia layanan. Mereka dituntut tidak hanya memahami aspek teknis produknya, tetapi juga potensi dampak sosial dan psikologis bagi anak. Di titik ini, terlihat bagaimana regulasi mencoba mendorong penyelenggara sistem elektronik untuk memikul tanggung jawab sosial yang lebih luas.

Aspek berikutnya yang ditekankan adalah mekanisme persetujuan orang tua. Regulasi dengan tegas mensyaratkan model persetujuan eksplisit atau opt-in. Tidak ada ruang untuk persetujuan diam-diam atau tersirat. Dengan kata lain, anak tidak dapat menggunakan layanan tanpa ada persetujuan aktif dari orang tua atau wali. Model ini menunjukkan pergeseran paradigma dari “pembiaran” menuju “perlindungan proaktif.”

Menariknya, regulasi memberikan pengakuan khusus pada kelompok usia 17 tahun. Pada tahap ini, remaja dianggap memiliki kapasitas lebih besar untuk memberikan persetujuan sendiri. Namun, tetap terdapat mekanisme notifikasi kepada orang tua dengan jendela waktu enam jam untuk mengajukan keberatan. Formulasi ini mencerminkan kompromi antara pengakuan terhadap kemandirian remaja dan tetapnya keterlibatan orang tua dalam proses pengawasan.

Bagi anak di bawah usia 17 tahun, persyaratannya jauh lebih ketat. Penyelenggara sistem elektronik tidak diperbolehkan memberikan akses layanan hingga persetujuan orang tua diperoleh dalam jangka waktu 24 jam. Ketentuan ini menutup ruang bagi praktik pemberian akses sementara yang selama ini kerap digunakan sebagai celah.

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam regulasi ini adalah cakupan subjek hukum yang begitu luas. Regulasi tidak hanya berlaku untuk penyelenggara sistem elektronik di dalam negeri, tetapi juga untuk entitas asing sepanjang produk atau layanannya digunakan atau dapat diakses oleh anak-anak di Indonesia.

Dengan formulasi seperti ini, maka platform media sosial, permainan daring, aplikasi pendidikan, hingga perangkat pintar sekalipun tidak bisa menghindar dari kewajiban hukum. Bahkan, apabila suatu layanan tidak secara eksplisit ditujukan bagi anak-anak, regulasi tetap berlaku apabila terdapat bukti signifikan bahwa anak-anak adalah pengguna aktif layanan tersebut.

Keterlibatan orang tua dalam memberikan persetujuan juga mendapat porsi yang besar dalam regulasi. Ketentuan bahwa anak di bawah 17 tahun hanya dapat mengakses layanan setelah ada persetujuan eksplisit dari orang tua memperlihatkan upaya negara untuk menempatkan keluarga sebagai garda terdepan perlindungan anak di ruang digital.

Regulasi juga menetapkan mekanisme khusus bagi remaja berusia 17 tahun yang sudah dianggap cukup matang untuk memberikan persetujuan mandiri, meski tetap dengan notifikasi kepada orang tua. Pendekatan ini memperlihatkan adanya diferensiasi kebijakan yang didasarkan pada tahapan perkembangan psikologis anak.

Selain itu, regulasi membagi anak ke dalam lima kategori usia mulai dari 3 hingga 18 tahun. Pengelompokan ini bertujuan agar penyelenggara sistem elektronik dapat menyesuaikan fitur, konten, serta kontrol yang tersedia dengan kebutuhan dan perkembangan kognitif tiap kelompok usia.

Misalnya, layanan yang diperuntukkan bagi anak usia 3 hingga 5 tahun hanya dapat berbentuk layanan berisiko rendah dan wajib dengan persetujuan orang tua. Sementara itu, anak berusia 16 hingga 18 tahun dapat mengakses layanan dengan profil risiko tinggi, namun tetap dengan pengawasan dan persetujuan. Dengan model pengaturan ini, negara mendorong adanya penyusunan ekosistem digital yang benar-benar ramah anak sesuai tahap pertumbuhan mereka.

Kendati demikian, regulasi tidak mengatur secara rinci apa yang terjadi jika dalam waktu 24 jam tidak ada respons dari orang tua. Celah ini berpotensi menimbulkan kebingungan. Namun, pendekatan interpretatif yang paling konsisten adalah menganggap ketiadaan respons sebagai penolakan, sejalan dengan prinsip opt-in yang mengedepankan persetujuan eksplisit.

Selain aspek persetujuan, regulasi menekankan perlindungan data pribadi anak dengan prinsip privasi secara default. Artinya, sejak tahap desain layanan, pengaturan privasi tertinggi harus otomatis diaktifkan. Hal ini mencakup pembatasan berbagi data, penonaktifan layanan lokasi, hingga pencegahan pemprofilan.

Tanggung jawab penyelenggara semakin besar ketika mereka memproses data pribadi anak. Mereka diwajibkan melakukan Data Protection Impact Assessment dan menunjuk Data Protection Officer jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, terjadi harmonisasi antara regulasi perlindungan anak dan hukum perlindungan data nasional.

Penyelenggara juga diwajibkan menetapkan batas usia minimum penggunaan layanan. Informasi ini tidak boleh disembunyikan dalam syarat dan ketentuan panjang yang sulit dipahami, melainkan harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami anak maupun orang tua. Implementasi yang baik misalnya melalui pesan pop-up saat pendaftaran.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap batas usia, mekanisme verifikasi usia wajib diintegrasikan dalam proses registrasi. Mekanisme ini harus tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan data, yakni hanya mengumpulkan informasi yang benar-benar diperlukan dan segera menghapusnya setelah verifikasi selesai.

Regulasi juga menetapkan pengelolaan akun anak berdasarkan kelompok usia tertentu. Pembagian lima kategori usia dimaksudkan agar layanan dapat disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan kognitif anak. Ini sejalan dengan pendekatan “safety by design” yang menuntut penyelenggara untuk memasukkan aspek perlindungan sejak tahap perancangan layanan.

Aspek komunikasi menjadi perhatian penting. Informasi layanan wajib disampaikan dalam format yang dapat dipahami anak, misalnya melalui bahasa sederhana atau visual interaktif. Lebih jauh lagi, anak harus diberitahu apabila aktivitas daring mereka dimonitor orang tua. Larangan terhadap pemantauan diam-diam menunjukkan komitmen regulasi pada prinsip transparansi.

Selain itu, penyelenggara diwajibkan menyediakan alat yang mudah digunakan untuk mengajukan keberatan atau laporan, baik oleh anak maupun orang tua. Contohnya, fitur blokir kata atau akun tertentu. Mekanisme ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga harus disertai prosedur tanggapan yang jelas dan cepat.

Kewajiban perlindungan anak tidak hanya berhenti pada penyelenggara utama. Pihak ketiga yang dilibatkan dalam pengembangan atau operasional layanan juga wajib tunduk pada aturan ini. Namun, tanggung jawab akhir tetap berada pada penyelenggara utama. Formulasi ini memastikan tidak ada praktik outsourcing yang digunakan untuk menghindari kewajiban hukum.

Regulasi juga memuat larangan terhadap praktik berbahaya. Penyelenggara dilarang menggunakan desain menipu atau dark patterns, mengumpulkan data lokasi anak tanpa alasan sah, maupun membuat profil anak tanpa alasan yang jelas demi kepentingan terbaik anak. Aturan ini mencoba menutup praktik manipulatif yang secara global menjadi sorotan dalam industri digital.

Untuk tahap implementasi, regulasi memberikan masa transisi selama dua tahun. Hingga 27 Maret 2027, tidak ada sanksi administratif bagi ketidakpatuhan. Namun, pihak ketiga seperti orang tua atau organisasi perlindungan anak tetap dapat menempuh jalur hukum perdata. Dengan demikian, masa transisi bukanlah kekosongan hukum, melainkan ruang adaptasi.

Walaupun regulasi tidak mencantumkan sanksi pidana, aturan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak tetap berlaku. Artinya, praktik yang membahayakan anak di ruang digital tetap dapat dijerat sanksi pidana apabila masuk dalam kategori eksploitasi atau kekerasan.

Secara keseluruhan, regulasi ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam perlindungan anak di ruang digital. Dari aturan umum yang cenderung deklaratif, kini pemerintah bergerak ke arah kewajiban normatif yang detail dan dapat ditegakkan.

Bagi penyelenggara sistem elektronik, kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya soal menghindari sanksi. Lebih dari itu, kepatuhan menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan dari pengguna, orang tua, dan pemerintah. Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah modal utama bagi keberlanjutan industri digital. []